Bagaimana Sistem Parlementer Bekerja dalam Suatu Negara – Sistem pemerintahan parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) bekerja sama dengan sangat erat. Dalam sistem ini, pemimpin pemerintahan disebut perdana menteri, yang dipilih dari partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi terbanyak di parlemen.
Artinya, pemerintah bisa berjalan selama mendapat dukungan dari parlemen. Jika parlemen tidak setuju dengan kebijakan atau kinerja pemerintah, mereka bisa mengeluarkan mosi tidak percaya. Bila mosi ini diterima, perdana menteri dan kabinet harus mundur. Sebaliknya, perdana menteri juga bisa membubarkan parlemen dan meminta diadakan pemilihan umum baru.
Dalam sistem parlementer, ada dua pemimpin utama, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara (biasanya raja atau presiden) hanya berperan sebagai simbol dan tidak ikut dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang memimpin para menteri dan menjalankan kebijakan negara.
Negara-negara seperti Inggris, Jepang, Australia, dan Belanda menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini dianggap mampu menciptakan kerja sama yang baik antara pemerintah dan parlemen karena keduanya saling bergantung.
Namun, sistem ini juga menuntut kematangan politik. Jika partai-partai di parlemen sering berselisih, maka pemerintahan bisa mudah jatuh dan diganti dengan yang baru. Karena itu, di negara yang menganut sistem parlementer, kerja sama dan kompromi antarpartai sangat penting.
Salah satu hal menarik dari sistem parlementer adalah pembentukan kabinet koalisi. Jika tidak ada satu partai pun yang memiliki suara mayoritas, maka beberapa partai akan bergabung untuk membentuk pemerintahan. Ini membantu agar kebijakan yang dibuat bisa mewakili banyak kelompok dalam masyarakat.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer
Sistem parlementer memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel. Karena pemerintah berasal dari parlemen, proses pembuatan undang-undang atau kebijakan bisa berjalan lebih mudah. Tidak seperti sistem presidensial, di mana presiden dan parlemen bisa berbeda pandangan, dalam sistem parlementer keduanya berada di satu jalur yang sama.
Selain itu, sistem parlementer juga memiliki pengawasan yang kuat terhadap pemerintah. Perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Anggota parlemen bisa mengajukan pertanyaan, melakukan debat, dan menilai kinerja pemerintah. Jika dinilai tidak baik, parlemen bisa meminta pemerintah mundur. Hal ini membuat pemerintah lebih hati-hati dan bertanggung jawab atas tindakannya.
Kelebihan lainnya adalah adanya pemerintahan koalisi. Dalam sistem multipartai, partai-partai bisa bekerja sama membentuk pemerintahan. Ini membuat keputusan politik lebih mewakili kepentingan rakyat dari berbagai latar belakang.
Namun, sistem parlementer juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah pemerintah mudah berubah. Jika parlemen menarik dukungan, pemerintahan bisa langsung jatuh. Hal ini bisa membuat kebijakan negara tidak berjalan dengan stabil karena sering berganti pemimpin.
Kelemahan lainnya adalah dominasi partai politik tertentu. Karena perdana menteri biasanya berasal dari partai yang berkuasa, keputusan pemerintah bisa dipengaruhi oleh kepentingan partai. Jika partai terlalu kuat, maka suara oposisi atau partai kecil bisa sulit terdengar.
Selain itu, kepala negara hanya berperan sebagai simbol dan tidak punya kekuasaan nyata untuk menyelesaikan krisis politik. Semua keputusan penting dipegang oleh perdana menteri dan parlemen.
Meski begitu, jika dijalankan dengan baik, sistem parlementer bisa menjadi sistem pemerintahan yang efisien, demokratis, dan responsif terhadap rakyat. Kuncinya ada pada kedewasaan politik dan kerja sama antarpartai. Negara-negara seperti Inggris dan Jepang sudah membuktikan bahwa sistem ini bisa berjalan stabil selama para pemimpinnya mengutamakan kepentingan umum.
Kesimpulan
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana pemerintah dan parlemen bekerja sangat erat. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan bisa diganti kapan saja jika kehilangan dukungan politik.
Sistem ini memiliki banyak kelebihan, seperti proses pemerintahan yang cepat, akuntabilitas yang tinggi, dan pemerintahan koalisi yang mewakili banyak suara rakyat. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, seperti risiko ketidakstabilan politik dan pengaruh besar partai politik terhadap kebijakan negara.
Keberhasilan sistem parlementer sangat bergantung pada kedewasaan politik, budaya demokrasi, dan kerja sama antarpartai. Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, sistem ini dapat menciptakan pemerintahan yang stabil, efisien, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.