Bagaimana Sistem Parlementer Menjalankan Pemerintahan – Sistem pemerintahan merupakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Salah satu bentuk sistem pemerintahan yang banyak digunakan di dunia adalah sistem parlementer. Sistem ini menekankan peran parlemen sebagai pusat kekuasaan, serta hubungan yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana sistem parlementer bekerja, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh penerapannya di berbagai negara.
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana eksekutif (pemerintah/premier/menteri) bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Artinya, kepala pemerintahan (biasanya Perdana Menteri) dipilih oleh parlemen dan harus memiliki dukungan mayoritas anggota parlemen agar dapat menjalankan pemerintahannya.
Dalam sistem ini, terdapat dua lembaga penting:
-
Parlemen (Legislatif): Membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan kepala pemerintahan melalui mekanisme mosi tidak percaya.
-
Pemerintah (Eksekutif): Dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara.
Hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat saling tergantung. Perdana Menteri harus mempertahankan kepercayaan parlemen agar tetap menjabat. Jika parlemen mencabut kepercayaan, pemerintah harus mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum baru.
Bagaimana Sistem Parlementer Menjalankan Pemerintahan
Berikut adalah mekanisme utama sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan:
-
Pemilihan Kepala Pemerintahan
Dalam sistem parlementer, rakyat biasanya memilih anggota parlemen, bukan langsung kepala pemerintahan. Setelah parlemen terbentuk, partai atau koalisi mayoritas akan mengajukan calon Perdana Menteri. Pemilihan ini memastikan kepala pemerintahan memiliki dukungan legislatif untuk menjalankan kebijakan. -
Pembentukan Kabinet
Perdana Menteri yang terpilih membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri untuk menangani berbagai bidang pemerintahan, seperti pendidikan, keuangan, kesehatan, dan pertahanan. Kabinet ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. -
Pembuatan dan Pengesahan Kebijakan
Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada parlemen. Parlemen akan membahas, mengamandemen, dan menyetujui RUU tersebut sebelum menjadi undang-undang. Proses ini memastikan kebijakan yang diambil mendapat persetujuan wakil rakyat. -
Pengawasan dan Akuntabilitas
Parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. Melalui rapat, pertanyaan, dan komite khusus, parlemen dapat menilai apakah pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Jika terjadi penyimpangan, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya untuk memaksa pemerintah mengundurkan diri. -
Mekanisme Respon Cepat terhadap Krisis
Karena eksekutif bergantung pada dukungan legislatif, sistem parlementer memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel saat menghadapi krisis. Misalnya, Perdana Menteri dapat segera berkonsultasi dengan parlemen untuk persetujuan kebijakan darurat atau anggaran tambahan.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer
Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut beberapa poin penting sistem parlementer:
Kelebihan:
-
Eksekutif lebih akuntabel kepada parlemen dan rakyat.
-
Kebijakan pemerintah dapat disesuaikan dengan dukungan mayoritas legislatif.
-
Mudah menggeser pemerintah yang tidak efektif melalui mosi tidak percaya.
-
Mendorong kerja sama antarpartai dalam koalisi.
Kekurangan:
-
Pemerintah bisa sering berganti jika parlemen terpecah, menimbulkan ketidakstabilan.
-
Koalisi partai yang rapuh dapat membuat pengambilan keputusan lambat.
-
Kepala negara (jika ada, seperti monarki konstitusional) memiliki peran simbolis, sehingga tidak semua keputusan strategis berada di satu tangan.
Contoh Penerapan Sistem Parlementer
Beberapa negara yang menggunakan sistem parlementer antara lain:
-
Inggris: Perdana Menteri memimpin pemerintahan dengan dukungan parlemen, raja memiliki peran simbolis.
-
Kanada: Sistem parlementer dengan monarki konstitusional, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan.
-
India: Menggabungkan sistem parlementer dengan presiden sebagai kepala negara simbolis.
-
Australia: Perdana Menteri memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Negara-negara ini menunjukkan bahwa sistem parlementer dapat disesuaikan dengan budaya politik dan sejarah masing-masing negara, sambil tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan demokrasi.
Kesimpulan
Sistem pemerintahan parlementer menekankan keterkaitan erat antara legislatif dan eksekutif, di mana kepala pemerintahan harus mempertahankan dukungan parlemen untuk menjalankan kebijakan. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, akuntabilitas tinggi, dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Meski memiliki kekurangan, seperti potensi ketidakstabilan politik, sistem parlementer tetap menjadi pilihan banyak negara karena mampu menciptakan pemerintahan yang responsif dan demokratis.
Dengan memahami bagaimana sistem parlementer bekerja, masyarakat dapat lebih menghargai peran parlemen dan eksekutif, serta ikut serta aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan pemerintah berjalan efektif dan adil.